Mengenali Ciri Negara Hukum Menurut Para Ahli

Posted on

Yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang di dalamnya menjalankan suatu tindakan yang didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang telah ada. Oleh sebab itu, tugas Negara ialah melaksanakan kesadaran hukum didalam suatu bentuk peraturan-peraturan hukum yang ada serta  harus ditaati oleh setiap warga negara .

Negara hukum yang muncul diabad ke-19 yaitu negara hukum formil atau disebut juga negara hukum dalam arti yang lebih kompleks. Negara hukum adalah terjemahan dari Rechtsstaat atau Rule of Law. Istilah Rechtsstaat ini disampaikan oleh para ahli hukum Eropa Kontinental. Dan arti istilah Rule of Law  itu diberikan oleh para ahli hukum Anglo Saxon.

Pada sudut pandang kekuasaan , paham Negara hukum tersebut bersandar pada suatu paham bahwa adanya kekuasaan Negara itu  harus dijalankan berdasarkan dengan hukum yang adil serta bijak . Sifat Negara hukum itu adalah terdapat pada alat perlengkapan negaranya yang hanya bertindak dengan menurut serta juga terikat kepada peraturan yang sudah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan Negara yang juga terdahulu.

Ciri Negara Hukum berarti Negara bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil juga baik. Unsur dalam negara hukum ada dua, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasar pada kekuasaan tetapi berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif  haruslah memenuhi syarat jika tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

mengenali-ciri-negara-hukum-menurut-para-ahli

Ciri Negara Hukum Menurut Para Ahli

Menurut ahli hukum dari Eropa Kontinental Friedrich Julius Stahl, Ciri Rechtsstaat sebagai berikut:

Hak asasi manusia (HAM)
  1. Pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM yang dikenal dengan sebutan Trias Politika.
  2. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
  3. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Av Dicey dari kalangan ahli hukumAnglo Saxon memberikan Ciri Rule of Law adalah sebagai berikut :

  1. Supremasi hukum tidak boleh ada kesewenang- wenangan.  Sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
  2. Memiliki kedudukan sama di depan hukum. Baik rakyat biasa ataupun pejabat.
  3. Terjaminnya HAM di dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Sebuah komisi para juridis yang tergabung dalam International Commission of Jurits di Konferensi di Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri- ciri pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law yang dinamis. Ciri Negara Hukum tersebut antara lain:

  1. Perlindungan konstitusional;
  2. Badan kehakiman yang bebas serta tidak memihak;
  3. Kebebasan untukmenyatakan pendapat
  4. Pemilihan umum yang bebas;
  5. Kebebasan untuk berorganisasi dan ber oposisi;
  6. Pendidikan Civics (kewarganegaraan).

Ciri Negara Hukum Menurut Montesquieu

Menurutnya negara yang paling baik yaitu negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara terkandung tiga inti pokok yaitu:

  1. Perlindungan Hak Asasi Manusia,
  2. Ditetapkannya Ketatanegaraan sebuah negara, dan
  3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ- organ negara.

Franz Magnis Suseno mengutarakan lima ciri negara hukum, yaitu:

  1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan UUD.
  2. UUD telah menjamin HAM yang paling penting. Karena tanpa jaminan tersebut, maka hukum akan menjadi alat penindasan.
  3. Badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang telah berlaku.
  4. Kepada tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan.
  5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Mustafa Kemal Pasha (2003) menyatakan adanya tiga ciri negara hukum, yaitu:

  1. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
  2. Peradilan yang terbebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
  3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya

Prof. Sudargo Gautama mengutarakan tiga ciri negara hukum, yakni:

  1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, artinya adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang.
  2. Asas legalitas.
  3. Pemisahan kekuasaan.

Hukum menjadi landasan setiap negara

Inilah empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum

  1. Demi kepastian hukum
  2. Tuntutan dan perlakuan yang sama
  3. Legitimasi demokrasi
  4. Tuntutan akal budi

Negara hukum berarti alat-alat negara menggunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum. Di dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara bertujuan memastikan kebenaran, maka semua pihak mempunyai hak atas pembelaan atau bantuan hukum.

Unsur-unsur Negara Hukum

  1. HAM dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
  2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak tersebut
  3. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan
  4. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan diantara rakyat dan pemerintahannya

makna-indonesia-sebagai-negara-hukum

Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum

Bukti yuridis tentang keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dinamis, atau negara kesejahteraan (welfare state), yang membawa implikasi bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif .

Makna dari negara Indonesia sebagai negara hukum yang dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif,adaptif juga progresif. Akomodatif berarti mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis.

Makna hukum ini menggambarkan fungsi hukum sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan.

Makna hukum ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum yang tegas dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Perwujudan Negara Hukum Indonesia

Sesuai Pasal  1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya pasal ini dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa pemerintahan negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

Landasan negara hukum Indonesia dapat kita temukan dalam penjelasan Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut:

  1. Indonesia adalah negara berdasar atas Negara hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar  atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).
  2. Sistem Konstitusional.  Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dalam pemakaian istilah Rechtsstaat yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Negara Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental.  Konsepsi negara hukum Indonesia dapat kita masukan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas. Hal ini dapat kita ketahui  dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagai mana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dasar lain yang menjadi dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945, sebagai berikut.

  1. Pada Bab XIV mengenai Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial  pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.
  2. Pada bagian Penjelasan Umum tentang  Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian telah jelas bahwa secara konstitusional,  negara Indonesia merupakan negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan (welfare state). dalam negara hukum yang dinamis dan luas para penyelenggara dituntut untuk  berperan luas demi kesejahteraan rakyat.