BBM 2014 Untuk Pendidikan Serta Kesehatan Warga Miskin

Posted on

Jogja – Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyanggah kritik ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, tentang lemahnya basic hukum program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pandai (KIP), serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pratikno menyebutkan basic hukum tiga program itu ada di Undang-Undang perihal Biaya Pendapatan serta Membeli Negara Pergantian Th. 2014.

Pratikno menyebutkan basic hukum tiga program itu ada di Undang-Undang perihal Biaya Pendapatan serta Membeli Negara Pergantian Th. 2014. ” Labeling tak ada undang-undang (di program KIS, KIP serta KKS), itu tidak benar, ” ucap Menteri Sekretaris Negara Pratikno di UGM pada hari Sabtu, 08/11/14.

Pratikno menyampaikan Kementerian Keuangan sudah menuturkan jawaban atas kritik Yusril itu. Proses tehnis program ketiga kartu itu tehnis tengah ditangani oleh Kementerian Kebudayaan serta Pendidikan Basic serta Menengah berbarengan Kementerian Sosial serta Tubuh Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

” Keseluruhannya, biaya untuk pembiayaan tiga program ini bersumber dari APBN Pergantian 2014, ” kata Pratikno.

Adapun pembiayaan yang bersumber dari dana suka-rela beberapa perusahaan cuma untuk step sosialisasi awal. Menurut Pratikno pemakaian biaya sumbangan dari luar pemerintah itu juga dipakai untuk keperluan inginalan prototipe tiga type kartu itu ke warga kurang mampu. ” Ada Sumbangan namun cuma di pembuatan prototype kartu serta sosialisasi,” ucap Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pratikno memberikan, Kementerian Bappenas tengah menyiapkan sistem perbaikan kwalitas data warga miskin sebagai tujuan KIS, KIP, serta KKS. Sistem perbaikan itu bakal melibatkan Tubuh Pusat Statistik serta Tubuh Info Geospasial. “Data memanglah mesti diperbaiki, namun saya tak jawab detailnya lantaran yang bakal mengatasi Kementerian Bappenas. “

Pratikno menuturkan peluncuran KIS, KIP, serta KKS adalah usaha pemerintahan baru menyiapkan jaring pengaman sosial saat sebelum ada ketentuan kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut Pratikno, persepsi umum butuh didorong mengerti bahwa ketentuan menambah harga BBM adalah sisi dari usaha pemerintah mengalihkan subsidi ke warga kelas bawah. “Sangat idak fair bila subsidi BBM sampai kini semakin banyak di nikmati kelas menengah ke atas, nilainya jauh diatas subsidi di bidang pendidikan serta kesehatan. “

Pratikno menolak asumsi ketentuan pemerintah menambah harga BBM bakal membebani perekonomian warga miskin. Demikian sebaliknya, menurut Pratikno, dengan diimbangi peluncuran KIS, KIP, serta KKS, ketentuan itu bakal mendorong distribusi subsidi menyentuh segera keperluan basic warga miskin, terlebih dalam soal pendidikan serta kesehatan.