Perekonomian di indonesia saat ini

Posted on

SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
A. Definisi

System ekonomi yaitu langkah satu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rencana meraih kemakmuran. Proses system ekonomi satu negara tercermin dalam seluruh lembaga-lembaga ekonomi yang dipakai untuk meraih maksud yang sudah diputuskan.
System perekonomian negara di pengaruhi oleh sebagian aspek, diantaranya ideologi/falsafah hidup bangsa, karakter serta jati diri bangsa, dan susunan ekonomi.
B. Jenis – Jenis System Ekonomi
1. System Ekonomi Liberal/Kapitalis/Pasar

System ekonomi liberal yakni system ekonomi di mana ekonomi ditata oleh kemampuan pasar (keinginan serta penawaran). System ekonomi liberal menginginkan ada kebebasan individu lakukan aktivitas ekonomi. System ekonomi liberal banyak diyakini negara-negara Eropa serta Amerika Serikat.

Tanda-tanda system ekonomi liberal :

a) Ada pernyataan pada hak individu
b) Kedaulatan customer serta kebebasan dalam konsumsi
c) Mengaplikasikan system persaingan bebas
d) Fungsi modal benar-benar utama
e) Fungsi pemerintah dibatasi
f) Motif mencari laba terpusat pada kebutuhan individu

Keunggulan system ekonomi liberal :

a) Tiap-tiap individu bebas memastikan perekonomiannya sendiri
b) Tiap-tiap individu bebas mempunyai alat produksi sendiri
c) Aktivitas ekonomi lebih cepat maju lantaran ada persaingan
d) Produksi didasarkan keperluan orang-orang
e) Mutu barang lebih terjamin
f) Mutu service terjamin

Kekurangan system ekonomi liberal :

a) Menyebabkan monopoli
b) Berlangsung kesenjangan
c) Rawan pada krisis ekonomi
d) Ada eksploitasi
e) Aksi yang kurang sehat dalam persaingan
2. System Ekonomi Sosialis/Komando/Terpusat

System ekonomi sosialis yakni system ekonomi di mana ekonomi ditata negara. Dalam system ini, jalannya perekonomian seutuhnya jadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. System ekonomi sosialis banyak diaplikasikan di negara-negara Eropa Timur yang biasanya berpedoman memahami komunis.

Tanda-tanda system ekonomi sosialis :

a) Hak punya individu tak diakui
b) Semua sumber daya dikuasai negara
c) Jalannya aktivitas perekonomian seutuhnya tanggung jawab pemerintah
d) Aktivitas ekonomi direncanakan serta ditata pemerintah
e) Produksi dikerjakan untuk keperluan orang-orang
f) Kebijakan perekonomian disusun serta dikerjakan pemerintah

Keunggulan system ekonomi sosialis :

a) Pemerintah seutuhnya bertanggungjawab pada perekonomian
b) Pemerintah bebas memastikan produksi sesuai sama keperluan orang-orang
c) Pemerintah mengatur distribusi
d) Gampang dalam pengelolaan, ingindalian serta pengawasan
e) Proses pembangunan lebih cepat
f) Keperluan orang-orang bisa terpenuhi dengan cara merata

Kekurangan system ekonomi sosialis :

a) Hak punya individu tak diakui
b) Individu tak memiliki kebebasan dalam berusaha
c) Potensi serta kreatifitas orang-orang tak berkembang
d) Jalur birokrasi panjang3. System Ekonomi Campuran

System ekonomi kombinasi adalah penggabungan atau kombinasi pada system ekonomi liberal serta sosialis. Dalam system ini pemerintah bekerja sama juga dengan pihak swasta dalam menggerakkan aktivitas perekonomian. System ini banyak diaplikasikan di negara-negara yang tengah berkembang.

Tanda-tanda system ekonomi kombinasi :

a) Aktivitas ekonomi dikerjakan oleh pemerintah serta swasta
b) Transaksi ekonomi berlangsung lewat mekanisme pasar namun tetap ada campur tangan pemerintah
c) Ada persaingan, namun tetap ada kontrol pemerintah

Keunggulan system ekonomi kombinasi :

a) Stabilitas ekonomi terjamin
b) Pemerintah bisa fokus perhatian untuk memajukan bidang
usaha menengah serta kecil
c) Ada kebebasan berupaya bisa mendorong kreatifitas individu
d) Hak punya individu atas sumber produksi diakui meskipun ada pembatasan
e) Lebih mementingkan kebutuhan umum dari pada kebutuhan pribadi

Kekurangan system ekonomi kombinasi :

a) Susah memastikan batas pada aktivitas ekonomi yang semestinya dikerjakan pemerintah serta swasta
b) Susah memastikan batas pada sumber produksi yang bisa dikuasai oleh pemerintah serta swasta
C. System Perekonomian Indonesia
1. Perubahan System Ekonomi Sebelum saat Orde Baru

Dari berdirinya negara Republik Indonesia, banyak telah tokoh-tokoh negara pada waktu itu sudah merumuskan wujud perekonomian yang pas untuk bangsa Indonesia, terbaik dengan cara individu ataupun lewat diskusi grup.

Untuk misal, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan inspirasi, bahwasanya basic perekonomian Indonesia yang sesuai sama dengan harapan tolong membantu yaitu koperasi (Moh. Hatta dalam Sri Edi Swasono, 1985), tetapi bukan hanya bermakna seluruhnya aktivitas ekonomi mesti dikerjakan dengan cara koperasi, pemaksaan pada wujud ini malah sudah tidak mematuhi basic ekonomi koperasi.

Sekian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia waktu itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika th. 1949, menegaskan bahwasanya yang dicita-citakan yaitu ekonomi sejenis kombinasi. Tetapi sekian dalam sistem perubahan selanjutnya disepakitilah satu wujud ekonomi Pancasila yang di dalamnya memiliki kandungan unsur utama yang dimaksud Demokrasi Ekonomi.
2. System Perekonomian Indonesia Menurut Demokrasi Pancasila

Lepas dari histori yang bakal menceritakan situasi yang sebenarnya sempat berlangsung di Indonesia, maka menurut UUD’45, system perekonomian pancasila tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, serta 34.

System ekonomi yang diaplikasikan di Indonesia yaitu System Ekonomi Pancasila yang di dalamnya terdapat demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi bermakna bahwasanya aktivitas ekonomi dikerjakan dari, oleh serta untuk rakyat dibawah pengawasan pemerintah.
Tanda-tanda utama system ekonomi Indonesia :

a) Landasan pokok perekonomian Indonesia yaitu pasal 33 UUD 1945.
b) Demokrasi ekonomi jadi basic kehidupan perekonomian Indonesia dengan tanda-tanda positif Demokrasi Pancasila diambil, lantaran mempunyai ciriciri positif yang salah satunya yaitu (Suroso, 1993) :

ü Perekonomian disusun untuk usaha berbarengan berdasar atas asas kekeluargaan.
ü Cabang-cabang produksi yang utama untuk negara serta kuasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
ü Bumi, air, serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

ü Sumber-sumber kekayaan serta keuangan negara dipakai dngan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan pada kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan juga.

ü Warga negara mempunyai kebebasan dalam menentukan pekerjaan yang dikehendaki dan memiliki hak bakal pekerjaan serta penghidupan yang layak.
ü Hak punya perseorangan diakui serta pemanfaatannya tak bisa bertentangan dengan kebutuhan orang-orang.
ü Potensi, gagasan serta daya kreasi tiap-tiap warga di kembangkan seutuhnya dalam batas-batas yg tidak merugikan kebutuhan umum.
ü Fakir miskin serta anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Menurut uraian diatas bisa diambil kesimpulan bahwasanya ada lima ciri
utama system ekonomi Pancasila yakni :

a) Fungsi menguasai koperasi berbarengan dengan perusahaan negara serta perusahaan swasta.
b) Manusia dilihat dengan cara utuh, bukan hanya hanya makhluk ekonomi namun juga makhluk sosial.
c) Ada kehendak sosial yang kuat ke arah egalitaririanisme atau pemerataan sosial.
d) Prioritas utama pada terwujudnya satu perekonomian nasional yang tangguh.
e) Proses system desentralisasi disertai dengan rencana yang kuat untuk pemberi arah untuk perubahan ekonomi.
3. System Perekonomian Indonesia benar-benar Menentang ada system Free fight liberalism, Etatisme, serta Monopoli

Karena, didalam perekonomian Indonesia tak mengijinkan ada :

a) Free fight liberalism adalah ada kebebasan usaha yg tidak teratasi hingga sangat mungkin terjadinya eksploitasi golongan ekonomi yang lemah. Dengan efek makin jadi tambah luasnya jurang pemisah kaya serta miskin.

b) Etatisme yakni keikutsertaan pemerintahan yang terlampau menguasai hingga mematikan motifasi serta kreasi dari orang-orang untuk berkembang serta berkompetisi dengan cara sehat.
c) Monopoli satu wujud pemusatan kemampuan ekonomi pada satu grup spesifik, hingga tak berikan pilihan lain pada customer tidak untuk ikuti ‘keinginan sang monopoli’

Pada awal perubahan perekonomian Indonesia berpedoman system ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi, serta ‘mungkin campuran’, tetapi bukan hanya bermakna system perekonomian liberalis serta etatisme tak sempat berlangsung di Indonesia. Awal th. 1950-an – tahun1957-an adalah bukti histori ada corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Sekian juga dengan system etatisme, juga pernah memberi warna corak perekonomian di tahun1960-an – saat orde baru.

Situasi ekonomi Indonesia pada th. 1950 – th. 1965-an sesungguhnya sudah berisi sebagian program serta gagasan ekonomi pemerintah. Di antara program-program itu yaitu :
ü Program Banteng th. 1950, yang mempunyai tujuan menolong entrepreneur pribumi.
ü Program/Sumitro Plan th. 1951.
ü Gagasan Lima Th. Pertama, th. 1955-1960

Tetapi sekian ke seluruhnya program serta gagasan itu tidak
berikan hasil yang bermakna untuk perekonomian Indonesia.

Sebagian aspek yang mengakibatkan kegagalan yaitu :

ü Program-program itu disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan hanya bagiannya, tetapi oleh tokoh politik, karena keputusankeputusan yang di buat condong melaluik beratkan pada persoalan poitik, serta bukannya persoalan ekonomi. Hal semacam ini bisa dipahami mengingat pada masa-masa ini kebutuhan politik lebih menguasai, seperti kembalikan negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha kembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerahdaerah, serta persoalan politik sejenisnya.

ü Disebabkan lanjut dari situasi diatas, dana negara yang semestinya dialokasikan untuk kebutuhan aktivitas ekonomi, malah dialokasikan untuk kebutuhan politik serta perang.
ü Aspek selanjutnya yaitu, terlampau pendeknya saat kerja tiap-tiap kabinet yang dibentuk ( system parlementer waktu itu). Terdaftar tak kurang dari 13 kabinet bertukar waktu itu. Mengakibatkan program serta gagasan yang sudah disusun masing-masing kabinet tak bisa digerakkan dengan selesai, bila tidak mau dimaksud tak pernah jalan.

ü Selain itu program serta gagasan yang disusun kurang mencermati potensi serta masukan dari beragam pihak. Disamping putusan individu/pribadi, serta partai lebih menguasai dari pada kebutuhan pemerintah serta negara.

ü Ada kecenderungan dipengaruhi untuk memakai system perekonomian yang tidak cocok dengan keadaan orang-orang Indonesia (liberalis, 1950 – 1957) serta etatisme (1958 – 1965).

Disebabkan yang diakibatkan dari system etatisme yang sempat ‘terjadi’ di Indonesia pada periode itu bisa dipandang pada bukit-bukit tersebut :
ü Makin rusaknya sarana-sarana produksi serta komunikasi, yang membawa efek berkurangnya nilai eksport kita.
ü Hutang luar negeri yang malah dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’.
ü Defisit biaya negara yang semakin besar, serta malah ditutup denganmencetak uang baru, hingga inflasi yang tinggi tak bisa dihindari kembali.

Situasi itu tetap di uraikan dengan laju perkembangan masyarakat (2, 8%) yang semakin besar dari laju perkembangan ekonomi waktu itu, yaitu sebesar 2, 2%.
D. Perubahan System Ekonomi Indonesia Sesudah Orde Baru

Iklim kebangsaan sesudah Orde Baru tunjukkan satu keadaan yang benar-benar mensupport untuk mulai dikerjakannya system ekonomi yang sebenarnya di idamkan rakyat Indonesia. Sesudah lewat masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 – 1965, seluruhnya tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan untuk wakil rakyat untuk kembali meletakkan system ekonomi kita pada nilai-nilai yang sudah tersirat dalam UUD 1945.

Karena system demokrasi ekonomi serta system ekonomi Pancasila kembali hanya satu acuan untuk proses seluruhnya aktivitas ekonomi setelah itu.

Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan, nyaris di semua bidang kehidupan, tak kecuali bidang ekonomi.
Rehabilitasi ini terlebih ditujukan untuk :

ü Bersihkan semua segi kehidupan dari sisa-sisa faham serta system perekonomian yang lama (liberal/kapitalis serta etatisme/komunis).
ü Turunkan serta mengatur laju inflasi yang waktu itu benar-benar tinggi, yang menyebabkan terhambatnya sistem pengobatan serta penambahan aktivitas ekonomi dengan cara umum.
Terdaftar bahwasanya :

ü Tingkat inflasi th. 1966 sebesar 650%
ü Tingkat inflasi th. 1967 sebesar 120%
ü Tingkat inflasi th. 1968 sebesar 85%
ü Tingkat inflasi th. 1969 sebesar 9, 9%

Dari data diatas, jadi terang, kenapa gagasan pembangunan lima th. pertama (REPELITA I) baru diawali pada th. 1969.

Dari bergulirnya reformasi 1998, di Indonesia mulai di kembangkan system ekonomi kerakyatan, dimana rakyat memegang fungsi untuk pelaku utama tetapi aktivitas ekonomi lebiih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Pemerintah memiliki hak untuk lakukan koreksi pada ketidaksempurnaan serta tidak seimbangan pasar.

Tanda-tanda ekonomi kerakyatan diantaranyaadalah seperti berikut :

ü Berkeadilan dengan prinsip persaingan sehatü Mencermati perkembangan ekonomi, kebutuhan sosial, serta nilai keadilan dan mutu hidup
ü Wujudkan pembangungan yang berkepanjangan serta berwawasan lingkungan
ü Menanggung peluang bekerja serta berusaha
ü Memperlakukan semua rakyat dengan cara adil
E. Beberapa Pelaku Ekonomi

a) Tiga Pelaku Ekonomi (Agen-agen pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi)

Dalam pengetahuan ekonomi mikro kita mengetahui tiga pelaku ekonomi, yakni :
ü Yang memiliki aspek produksi
ü Konsumen
ü Produsen
Maka bila dalam pengetahuan ekonomi makro kita mengetahui empat pelaku ekonomi :
ü Bidang rumah tangga
ü Bidang swasta
ü Bidang pemerintah
ü Bidang luar negeri

Maka dalam perekonomian Indonesia di kenal tiga pelaku ekonomi pokok (kerap dikatakan sebagai agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi), yaitu :
Sek. Swasta – Koperasi – Sek. Pemerintah
Sek. Pemerintah – Sek. Swasta – Koperasi
Koperasi – Sek. Pemerintah – Sek. Swasta

E. PERANAN PEMERINTAH DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA

Dalam system perekonomian Indonesia pemerintah mempunyai fungsi yang cukup besar yakni untuk pelaku sekalian untuk pengatur aktivitas ekonomi.

Dengan cara garis besar fungsi pemerintah dalam perekonomian seperti berikut :
1) Pemerintah bertindak dalam membagikan sumber-sumber ekonomi dengan cara efektif.
2) Pemerintah bertindak dalam distribusi pendapatan dari kelompok dapat ke kelompok kurang dapat.
3) Pemerintah bertindak dalam menstabilkan perekonomian.