Sistem Ekonomi dan Pemerintahan Pancasila Indonesia

Posted on

Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem Ekonomi Islam Dan Peranannya

Setelah perang dunia kedua atau tepatnya pada tahun 1970 an, sistem ekonomi Islam mulai dikenal masyarakat. Apa bayangan anda tentang sistem itu? Banyak orang yang menyangka jika sistem itu adalah manifestasi dari banyaknya bank-bank Islam. Sistem ekonomi ini tadinya dirintis di Jeddah tahun 1975 dengan bank pertamanya yang bernama Islamic Development Bank. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah juga sih, karana bank Islam adalah salah satu bentuk dari sistem ekonomi. Bentuk sistem ekonomi yang lainnya mnecakup kebijakan ekonomi, rancangan pembangunan ekonomi, dan ekonomi makro sekaligus mikro.

Alasan yang Mendasari Sistem Ekonomi Islam

Sifat dasar manusia yang pasti ada dalam jiwanya adalah kompetisi. Sadar atau tdak, manusia selalu melakukan kompetisi dimanapun. Islam memandang ini hal yang wajar, dan memang sudah fitrahnya sifat ini ada dalam setiap diri manusia. Jika persaingan ini tidak dibingkai dengan sebuah sistem, maka manusia akan saling menjatuhkan dan bersaing secara tidak sehat. Manusia saling bersaing untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan cara yang halal menurut Islam. Oleh karena itu Islam mendukung adanya sistem ekonomi Islam liberal namun menghindari segala bentuk monopoli dan cabang-cabangnya. Dengan demikian pastilah orang-orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang paling banyak. Islam hadir dengan menyuarakan sistem ekonomi Islam yang mengatur tentang batasan-batasan dari segala bentuk keserakahan sehingga kepentingan seseorang tidak akan bersinggungan dengan kepentingan orang lain.

Adanya sistem ekonomi Islam juga membuat orang-orang berpikir lagi untuk melakukan riba dan bentuk kecurangan lainnya. Di dalam sistem ini, orang-orang mendapatkan hak yang sama jika mereka ingin berperan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Apapun bidang yang digelutinya, Negara pasti mengakuinya asalkan tidak bertentangan dengan dasar Negara. Negara akan menjaga kepentingan antar individu ataupun dengan badan usaha dengan adanya konstitusi dan kebijakan yang berlaku.

Penyeimbang Dalam Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang terbuka untuk semua pihak. Didalam sistem ini, Negara sangat berperan dalam mengawasi jalannya perekonomian. Tugas Negara adalah mengawasi tindak kecurangan yang dilakukan berbagai pihak seperti monopoli, pemberian upah dibawah standar, permainan harga pasar, dan lainnya. Kadang dalam ekonomi liberal anda akan banyak menjumpai bahwa pemilik modal akan menimbun barang dan tidak menjualnya ketika harganya merangkak naik. Setelah harga yang diinginkan sesuai, barulah dia menjual barang dagangannya dengan harga yang ditentukan olehnya sehingga dia dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar. Disinilah peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam ini yang membedakannya dengan sistem liberal.

Peran pemerintah sangat diperlukan dengan melakukan peninjauan kepasar tantang adanya penimbunan barang atau kenaikan yang belum semestinya agar harganya bisa stabil. Semua orang silakan berkarya, namun ada kewajiban yang harus mereka penuhi untuk menjaga stabilitas perekonomian antara lain dengan melakukan zakat dan sistem bagi hasil. Didalam sistem ekonomi Islam, semua lapisan masyarakat dapat merasakan efek dari penerapan sistem ini.

Sistem Politik Pancasila dan Pengamalannya

Apakah anda masih mengetahui tentang sistem politik Pancasila? Mungkin dulu kita mendapatkannya sewaktu masih berada di sekolah menengah, jadi sekarang jika lupa itu hal yang wajar. Masih ingat kah anda dengan kata dari, oleh dan untuk rakyat? Kata itu merupakan representasi dari politik Pancasila yang selalu mengutamakan musyawarah. Jadi kalau ada masalah apapun, diharapkan warga Negara dapat menyelesaikan masalahnya dengan jalan damai atau sering disebut dengan menggunakan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bulat. Segala keputusan apapun diharapkan dapat dipecahkan dengan jalan musyawarah.

Paradigma Sistem Politik Pancasila Sebagai Sistem Politik Indonesia

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea terakhir atau keempat telah jelas disebutkan bahwa sistem politik Indonesia berlandaskan pada lima bunyi Pancasila. Oleh karena itu sistem politik Indonesia sering disebut dengan sistem politik Pancasila. Sistem tersebut berdasarkan pada semua peraturan yang ada di dalam Undang Undang Dasar 1945. Semua kedudukan, tugas, hubungan antar institusi didalam suatu Negara secara rinci diatur didalam UUD 1945. Disitu tertera pula tentang segala bentuk kewajiban sekaligus hak negara yang harus dijalankan. UUD 1945 telah mengalami banyak perubahan atau dikenal dengan amandemen, oleh karena itu sistem politik yang ada di Indonesia pada masa itu juga mengalami perubahan.

Ada beberapa pokok sistem politik Pancasila yang diterapkan di Indonesia saat sebelum amandemen, bisakah anda menyebutkan? Poin yang pertama adalah mengenai bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia pada saat itu adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh satu orang, yaitu presiden. Peran MPR adalah sebagai pemegang kekuasaan legislative. MPR mempunyai dua tugas berat. Tugas pertama adalah untuk mengangkat dan memberhentikan kepala negara dan wakilnya. Suara rakyat terasa tidak begitu mutlak, karena MPR lah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan presiden.

Sistem politik Indonesia setelah adanya amandemen UUD 1945 sedikit berbeda dengan tahun sebelum adanya amandemen. Pertama, dapat dilihat dari bentuk negara Indonesia yang dulunya Republik, sekarang berbentuk kesatuan. Sedangkan istilah Republik sekarang menggantikan sebutan untuk bentuk pemerintahan. Demokrasi tidak lagi berada ditangan MPR, namun kedaulatan berada ditangan rakyat secara penuh. Pengangkatan ataupun peemberhentian presiden tidak lagi menjadi keputusan MPR, melainkan rakyat sendiri melalui sistem pemilu. Pemberhentian presiden diambil berdasarkan keputusan rakyat saat pemilu berlangsung, sekitar lima tahun sekali. Sistem politik Pancasila memungkinkan presiden untuk membentuk kabinet yang dapat membantunya menyelesaikan tugasnya.

Prinsip Sistem Politik Pancasila

Sistem politik bhineka tunggal ika atau Pancasila ini sangat lah berpijak pada sila-sila didalam Pancasila. Pada sila pertamanya yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” tersirat bahwa Indonesia menghargai keberagaman agama dan keyakinan. Pada sila keduanya yang berbunyi ” Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, kita diajarkan untuk tidak boleh memperlakukan oranglain berbeda-beda entah itu berdasarkan harkat ataupun martabatnya. Sila ketiganya mengajarkan kita untuk selalu berdamai apapun keadaannya. Sila keempatnya mengatakan bahwa kedaulatan benar-benar berada ditangan rakyat penuh. Di sila terakhirnya yang berbunyi “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, telah terkandung tujuan dari sistem politik Pancasila.

Sistem Pemerintahan Pancasila Indonesia Dari Rakyat dan Untuk Rakyat

Bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan Pancasila dimana rakyat memiliki campur tangan dalam berjalannya pemerintahan ini. Ketika munculnya pengaruh baik dari luar maupun dari dalam negeri, Indonesia pun dapat terjadi perubahan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem demokrasi dimana Pancasila sebagai landasan utama dalam menjalankan sistem pemerintahan. Landasan tersebut bersumber pada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, dan ketetapan MPR. Dengan demikian sistem pemerintahan kita harus merujuk pada prinsip-prinsip Pancasila. Dalam undang-undang dasar 1945 pun digambarkan hal- hal yang mencerminkan sistem pemerintahan berdasar prinsip Pancasila.

Prinsip Sistem Pemerintahan Pancasila

Sistem pemerintahan Pancasila dapat diimplementasikan pada beberapa hal pokok berikut ini. Tentu saja hal tersebut sesuai dengan prinsip Pancasila dan terkandung dalam batang tubuh undang-undang dasar 1945. Pertama, negara Indonesia merupakan negara hukum. Artinya baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga negara menjalankan kegiatan-kegiatan berdasarkan asas hukum. Sehingga semua pihak memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum.
Kedua, sistem pemerintahan Pancasila di Indonesia mengacu kepada konstitutional, dalam hal ini kekuasaan pemerintah tidak mutlak melainkan dibatasi oleh ketetapan konstitusi seperti undang-undang dan ketetapan MPR. Ketiga, MPR sebagai penguasa tertinggi di negara Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dimana MPR yang sepenuhnya menjalankan karena MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Perkembagan Sistem Pemerintahan Pancasila di Indonesia

Sistem demokrasi Pancasila seperti yang tertuang dalam pada Undang-undang dasar pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, berbagai ketetapan negara pun disusun dalam Undang-undang Dasar 1945. Namun secara operasional, sistem pemerintahan Pancasila di Indonesia baru terlaksana pada 18 Agustus 1945. Sempat terjadi perbedaan pendapat antar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tapi pada akhirnya dapat mncapai suatu mufakat setelah berjalannya musyawarah. Perbedaan tersebut menyangkut asas ketuhanan dari segi struktural. Namun setelah perundingan, asas Pancasila tersebut menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun aspek-aspek yang terlibat dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga-lembaga negara, otonomi daerah, partai politik, sistem pembagian kekuasaan, pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemilihan umum, tata cara musyawarah dalam mengambil suatu keputusan, dan peraturan perundangan atau hukum. Aspek tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang secara garis besar meliputi tiga ketentuan pokok seperti asas negara hukum, sistem konstitusi, dan kekuasaan tertinggi pada MPR. Dalam merumuskan sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka aspek di atas pun perlu dipikirkan agar di negara Indonesia memiliki komponen penting yang terintegrasi dalam menjalankan sistem pemerintahan Pancasila.