Sistem Pemerintahan Indonesia

Posted on

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dengan Asas Pancasila

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem yang berdasarkan konstitusi dan tidak absolut atau lebih kepada kekuasaan yang tidak sewenang-wenang karena memang kini Indonesia menganut asas demokrasi sebagai landasan hukum dan politiknya. Berdasar Undang-Undang, Indonesia juga merupakan sebuah Negara yang kekuasaan tertingginya diduduki kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden sebagai penyelenggara Negara tertinggi setelah MPR. Sudah banyak sistem yang diterapkan masuk keadalam sejarah Pemerintahan Republik Indonesia, berubah-ubah menurut bergantinya Presiden. Sejarah boleh saja berbohong, namun saksi mata dan rakyat yang mengalami segala orde adalah saksi hidup sejarah yang tidak akan termakan oleh “his-story”.
Begantinya sistem Pemerintahan Republik Indonesia kebanyakan tidak secara teoritis, namun lebih kepada praktiknya. Jika kita tengok kemasa dimana masa pra reformasi hingga Indonesia sekarang, selalu berubah-ubah menurut siapa yang memerintah Negara pada saat itu, walau pada teorinya akan selalu kembali bahwasannya Indonesia tetap bersaskan Pancasila yang selalu menghargai segala pendapat dan perbedaan. Tidak hanya pada sistem pemerintahannya saja, namun perubahan yang dimanis tersebut juga ada pada sistem ekonomi Indonesia yang menganut asas panca sila namun sekarang praktiknya lebih menuju ke kapitalis.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Dari Masa ke Masa

Memang sistem pemerintahan Pancasilais adalah sistem yang mungkin paling ideal untuk Indonesia mengingat Pancasila mengandung nilai keagamaan dan kemanusiaan yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang terjadi dan bergantinya presidenpun menjadikan sistem Pemerintahan Republik Indonesia semakin jauh bergeser dari teori yang mengatakan bahwasannya sistem politik kita dalah Pancasilais. Mulai dari Presiden Suharto yang menjadikan sistem Pemerintahan Republik Indonesia menjadi sistem politik Pancasilais-otoriter yang sangat absolut. Lalu beralih pada Bapak Habibie yang mungkin sistem politik yang dipakai tidka terlalu signifikan karena memang menjabat kurang lebih hanya skeitar satu tahun pemerintahan. Pelepasan Timor-timur mungkin menuai pro kontra namun dengan kebijakan Presiden Habibiee tersebut beliau sudha mengambil sebuah kebijakan yang tepat untuk bangsanya.
Lalu setelah dari Presiden Habibiee, kita beralih pada Presiden Megawati yang diikiuti dnegan Presiden Gusdur yang menjadikan Negara Indonesia menjadi Negara yang demokratis semi liberal. Dimana nilai-nilai Pancasila tetap ada dalam sistem pemerintahan namun praktiknya tetap Negara menjadi lebih bebas untuk bersuara, berpendapat dan memeluk kepercayaan yang mungkin di era Presiden Suharto banyak dilarang dan di deskriminasi. Lalu beralih pada Presiden kita yang paling terakhir yaitu Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Presiden yang sedikit banyak menuai kontroversi karena banyak terlihat dalang-dalang korupsi yang sudah dari era Presiden Suharto sudah ada. Pemberantasan tersebut menjadikan sistem pemerintahan republik Indonesia semakin tidka jelas mau dibawa kemana.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Pancasilais-Kapitalis

Sistem pemerintahan yang kini dianut Indonesia secara teori masih lah sistem pemerintahan yang berasaskan Pancasila. Yang menjunjung tinggi lima butir Pancasila yang jelas tertera sebagai ideology negara. Namun praktiknya, walau memang disemua masa dan era hany amenjadikannya sebagai teori kecuali Era Presiden Sukarno, namun kali ini nilai Pancasila sudah sedikit banyak terkikis oleh sistem pemerintahan yang digunakan Pesiden Susilo Bambang Yudoyono. Sistem pemerintahan tentunya berkaitan dengan sistem ekonominya. SIstem ekonomi yang dipakai Indonesia secara teori memang masih dan akan selalu Pancasila. Namun kini, praktiknya, Indonesia mulai menganut sistem ekonomi dan pemerintahan yang cenderung Kapitalis. Mungkin saja sistem Pancasilais-Kapitalis ini akan membawa dampak positif bagi sistem pemerintahan republik Indonesia beserta perekonomiannya, namun juga ada kemungkinan tidak.

Sistem Pemerintahan Indonesia Sekarang: Presiden SBY

Sistem Pemerintahan Indonesia sekarang bukanlah Era Orde Baru lagi, melaikan sudah masuk era reformasi. Pada era reformasi ini atau pasca Orde Baru Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Dan diputuskannya bahwa Republik Indonesia secara resmi menganut amandemen yang terakhir memiliki sistem pemerintahan presidensial. Secara teori, sistem pemerintahan Negara Indonesia sekarang adalah presidensial adalah sistem pemerintahan yang kedaulatan tertinggi ditempati oleh MPR dan perwujudan sebagai perwakilan rakyat dihapus dan diganti dengan kekuasaan yang lebih kuat. Maksud dari perwujudan yang lebih kuat tersebut adalah rakyat itu sendiri yang akan memilih presiden, bukan melalui MPR lagi.
Maka dari itu akan timbul sebuah kerancuan badan legislatif dan eksekutif dalam hal penyelenggaraan Negara karena kini fungsinyapun hampir sama mengingat kekuasaan yang lebih kuat kini ada pada rakyat. Slogan dari sistem Pemerintahan Indonesia sekarang berbunyi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Semua kembali kepada rakyat, maka dari itu pemecatan Presiden mana kala terjadi sebuah tindak yang mungkin melanggar hukum akan sangat sulit untuk diputuskan mengingat rakyat Indonesia yang menyebar dari Sabang hingga Merauke. Karena ketidak mungkinan pemecatan tersebutlah kini Indonesia tengah mengalami sistem pemerintahan yang rancu dan menuai pro kontra di beberapa kalangan elit politik dan masyarakat yang peka akan negaranya.

Sistem Pemerintahan Indonesia Sekarang: Ilusi Kekuasaan

Sebenarnya banyak yang bertanya-tanya apakah memang karena sistem pemerintahannya yang salah atau karena pemeran sistem Pemerintahan Indonesia sekarang lah yang memang keliru. Tiba-tiba banyak kasus korupsi yang bermunculan dan kasus ricuh lainnya karena memang kebebasan berpendapat dan menyampaikan opini kini dipergunakan secara massive dan tidak tepat guna. Akar-akar pemerkosa APBN yang sebenarnya telah ada pada rezim Presiden Suharto bahkan Sukarno beberapa tahun terakhir ini terkuak dan muncul kepermukaan bahkan sampai media. Parahnya pemberitaan mediapun kini bisa diperjual belikan mengingat beberapa stasiun televisi dimiliki oleh beberapa orang dari partai politik tertentu.
Sebuah ilusi kekuasaan kini mulai tampak dan kepercayaan rakyat pada pemimpinnyapun kini berkurang. Sebenarnya bukan kesalahan dari sistem pemerintahannya. Namun karena memang sudah waktunya sebuah kata “reformasi” mencapai titik klimaksnya. Dimana suara dari rakyat dan keadaulatan yang absolut ada pada tangan rakyatnya sendiri mencapai titik puncak. Titik puncak pengelupasan ilusi kekuasaan pemerintahan dan pemegang jabatan yang sedikit banyak memberatkan rakyatnya dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kewajiban. Korupsi bukanlah hal yang tabu lagi dibicarakan pada sistem Pemerintahan Indonesia sekarang. Karena mungkin saja pelaku korupsi itu sendiri adalah orang yang telah rakyatnya pilih sebagai Presiden.

Sistem Pemerintahan Indonesia Sekarang: Kritik Mahasiswa

Presiden Sukarno pernah menyampaikan selogannya yang berbunyi “Beri Aku Sepuluh Pemuda Maka Akan Kuguncang Dunia” dan benar apa kata Presiden Sukarno telah menjadi kenyataan pada era awal reformasi dimana mahasiswa dapat menggulingkan Presiden Suharto pada tahun 1998. Kekuatan mahasiswa yang mayoritas memang pemuda memang tidak diragukan lagi. Pemikirannya yang cerdas dan kritis turut membangun dan mengkritik penyelewengan yang ada pada sistem Pemerintahan Indonesia sekarang ini untuk membela rakyat. Mahasiswa menjadi sebuah ancaman bagi para pemegang kekuasaan, namun kini peranan tersebut bergeser walau masih ada sedikit banyak mahasiswa yang memang masih peka terhadap negaranya. Pergeseran nilai yang terjadi pada mahasiswanya juga sangat dipengaruhi oelh sistem Pemerintahan Indonesia sekarnag yang cenderung lebih memanjakan pemudanya dari pada untuk turut membangun negaranya.

Bentuk Pemerintahan Indonesia: Presidensial Kerakyatan

Seperti apa yang telah kita ketahui bahwasannya bentuk Pemerintahan Indonesia saat ini adalah mutlak presidensial. Yang telah ditetapkan pada amandemen terakhir tahun 2002 yang menetapkan sebuah keputusan dimana Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial kerakyatan yang pemegang kekuasann tertinggi kini bukanlah lagi MPR melainkan rakyatnya. Semua sistem pemerintahan pastilah ada baik dan buruknya, pun untuk bentuk Pemerintahan Indonesia saat ini. Ada yang melansir bahwasannya bentuk pemerintahan seperti yang telah berjalan ini adalah bentuk pemerintahan terbaik yang sangat mencerminkan jiwa reformasi. Ada pula yang memandangnya dengan sebuah kecarutmarutan hukum karena terlalu terbuka dan bebasnya rakyat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.
Penyampaian aspirasi dan pendapat memang baik untuk masukan saran dan kritik untuk bentuk Pemerintahan Indonesia yang sedang berjalan ini. Namun di satu sisi kekuatan dan kekuasaan penyelenggara Negara seperti Presiden, badan legislatif dan badan eksekutif menjadi kurang taji untuk menetapkan sebuah ketetapan yang seharusnya memang menjadi sebuah kewajiban dari mereka. Opini masyarakat yang sangat bebas tentu diarahkan oleh media. Media adalah salah satu sarana pembentuk opini masyarakat yang paling efektif. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia yang peka politik setiap pagi membaca Koran dan setiap hari melihat televisi.

Bentuk Pemerintahan Indonesia: Masyarakat yang Apatis

Karena bentuk Pemerintahan Indonesia merupakan presindensial kerakyatan, maka dibenarkanlah sebuah selogan yang berbunyi oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Semua keputusan Negara ada campur tangan dari rakyatnya. Dan disanalah dilaksanakan pesta demkrasi terbesar di Indonesia dimana semua rakyat diminta opininya untuk menyampaikan suara saat pemilu. Namun dengan berkembangnya pemberitaan di media mengenai berbagai macam berita negative mengenai perangkat penyelenggara Negara, maka bentuk pemerintahan Indonesia sekarang secara tidak langsung malah menciptakan masyarakat yang apatis terhadap hukum dan politik negaranya.
Banyak kasus yang bermunculan di media mengenai koripsi dan berbagai kericuhan karena klimaks dari kebebasan beropini yang makin terlihat sisi buruknya. Kadang dalam keadaan bentuk pemerintahan Indonesia yang seperti ini kita malah merindukan bentuk pemerintahan yang absolut seperti pada jaman Orde Baru era Presiden Suharto. Negara lebih tidak teratur, namun kebebasan berpendapat seluas-luasnya milik rakyat sepenuhnya. Selalu ada sisi negative dibalik semua bentuk pemerintahan yang pernah ada di Indonesia. Hanya dengan perangkat penyelenggara Negara yag bersih dan rakyat yang berpikir jernih maka suatu bentuk pemerintahan akan disebut berhasil pada masanya.

Bentuk Pemerintahan Indonesia: Keleluasaan Berpendapat

Lalu satu yang menjadi boomerang bagi Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presindensial kerakyatan, rakyat yang sejatinya belum siap untuk diberikan keleluasaan berpendapat seluas-luasnya ditambah elit politik dan perangkat penyelenggara Negara yang belum siap dikuliti kinerjanya menjadikan Indonesia semakin carut marut dalah hal bentuk pemerintahan. Keleluasaan berpendapat sebenarnya adalah hak dari setiap manusia, namun untuk sebuah Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, keleluasaan tersebut akan menjadikan Negara ini sedikit banyak mengalami goncangan yang akan merambat kepada sektor lainnya. Namun kita sadari bahwa semua bentuk Pemerintahan Indonesia memang belum ada yang sempurna.

Struktur Pemerintahan Indonesia: Urutan Tearatas dan Terbawah

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dan kemudian hal yang paling berpengaruh dalam birokrasi Indonesia, tentu saja struktur Pemerintahan Indonesia. Struktur pemerintahan ini akan mempengaruhi terbentuknya serangkaian institusi politik untuk menjalankan lajunya pemerintahan sebuah Negara. Dengan demikian, dengan bentuk pemerintahan republik, pemerintahan Indonesia dikepalai oleh presiden dibantu dengan menteri-menteri yang tergabung dalam satu kesatuan kabinet. Para menteri ini nantinya akan memimpin departemen tertentu. Dengan sistem dan bentuk pemerintahan seperti yang disebutkan di atas, presiden tidak bertanggung jawab terhadap parlemen, namun para menteri bertanggung jawab terhadap presiden secara langsung.
Pada dasarnya, sistem Pemerintahan Negara Indonesia terbagi menjadi pemerintahan pusat dan daerah. Hal tersebut tentu mempengaruhi bagaimana struktur Pemerintahan Indonesia. Pemerintahan pusat adalah pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan suatu sistem untuk menjalankan suatu Negara secara keseluruhan. Dengan demikian, kewenangan pemerintah pusat mencakup kebijakan dalam dan luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, peradilan, moneter dan fiskal, keagamaan, perekonomian Negara, serta kewenangan lainnya seperti perencanaan dan pembangunan nasional dalam skala makro. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk tingkat daerah yang menjadi penghubung pemerintah pusat dengan masyarakat.
Struktur Pemerintahan Indonesia yang Berada di Urutan Tearatas
Dengan terbaginya sistem pemerintahan Indonesia, struktur Pemerintahan Indonesia pun menjadi lebih jelas. Tentu saja yang berada di urutan atas merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun demikian, MPR memiliki kewenangan yang didasarkan dari UUD 1945. Tentu saja, hal ini sama saja dengan struktur Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. MPR merupakan badan legislatif yang membawahi BPK, DPR, presiden, DPA, dan Mahkamah Agung. Dengan penjelasan bahwa MPR dibantu BPK, DPR, DPA dan mahkamah agung untuk mengawasi presiden dan jalannya pemerintahan.

Struktur Pemerintahan Indonesia yang Berada di Urutan Terbawah

Dari struktur Pemerintahan Indonesia yang berada di pusat, urutan struktur yang berada terbawah adalah pemerintahan tingkat II kabupaten atau kota dengan kepala daerah Bupati atau walikota. Dalam kinerjanya, Bupati akan diawasi oleh DPRD tingkat II. Bupati juga masih membawahi tingkat pemerintahan kecamatan dan kelurahan atau desa. Lebih jauh lagi, kecamatan merupakan daerah administratif di bawah kabupaten yang dipimpin oleh camat. Dalam hal pemerintahan di kecamatan, camat memiliki wilayah kerja sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota sesuai dengan PP no.19 th. 2008. 
Singkatnya, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidential. Selain itu, Indonesia juga mempunyai bentuk pemerintahan republik. Dengan demikian, Indonesia memiliki kepala Negara dan pemerintahan adalah presiden. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh para menteri dan lembaga-lembaga pembantu pemerintahan yang lain. Sistem pemerintahannya juga terbagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dengan begitu, pemerintahan pusat secara spesifiknya adalah MPR berada di urutan teratas dan pemerintahan daerah khususnya kabupaten atau kota berada di urutan terbawah dalam struktur Pemerintahan Indonesia.