Tindak Pidana Menurut UU KUP

Posted on

Tindak Pidana Sesuai UU KUP

Hukum Pajak

Tindak Pidana Menurut UU KUP

Untuk Tiap-tiap Orang sebagai WP (wajib pajak). Rumusan tindak pidana untuk tiap-tiap orang sebagai WP yg tidak penuhi keharusan perpajakannya lantaran alpa di jabarkan dalam Pasal 38 UU KUP, serta Pasal 39 UU KUP untuk aksi yang dikerjakan dengan cara berniat, setelah itu dirinci sebagai berikut : Pasal 38 menyebutkan, Tiap-tiap orang yang lantaran kealpaannya :

tak mengemukakan SPT ; atau
mengemukakan SPT, namun berisi tak benar atau tak komplit, atau menyertakan info yang berisi tak benar

hingga bisa menyebabkan kerugian pada pendapatan negara serta perbuatan itu adalah perbuatan sesudah perbuatan yang pertama kali seperti disebut dalam Pasal 13 A, dapat didenda paling sedikit 1  kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar serta paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayarkan, atau dgn pidana kurungan paling singkat selama 3 bln. atau paling lama 1 (satu) th..

Setelah itu Pasal 39 UU KUP menyebutkan :

(1) Setiap orang yang dengan berniat :

tak daftarkan diri untuk diberikan Nomer Pokok Harus Pajak atau tak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan untuk Entrepreneur Terkena Pajak ;
menyalahgunakan atau memakai tiada hak Nomer Pokok Harus Pajak atau Pengukuhan Entrepreneur Terkena Pajak ;
tak mengemukakan Surat Pemberitahuan ;
mengemukakan Surat Pemberitahuan serta/atau info yang berisi tak benar atau tak komplit ;
menampik untuk dikerjakan kontrol seperti disebut dalam Pasal 29 ;
menunjukkan pencatatan, pembukuan, dan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seakan-akan benar, atau tak melukiskan situasi yang sesungguhnya ;
tak mengadakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tak menunjukkan atau tak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain ;
tak menaruh buku, catatan, atau dokumen sebagai basic pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain terhitung hasil pemrosesan data dari pembukuan yang dikelola dengan cara elektronik atau diadakan dengan cara program aplikasi online di Indonesia seperti disebut dalam Pasal 28 ayat (11) ; atau tak menyetorkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut, hingga bisa menyebabkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bln. serta paling lama 6 (enam) th. serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar serta paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana seperti disebut pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali jadi 2 (dua) kali sanksi pidana jika seorang lakukan lagi tindak pidana di bagian perpajakan sebelum saat melalui 1 (satu) th., terhitung dari selesainya melakukan pidana penjara yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang lakukan percobaan untuk lakukan tindak pidana menyalahgunakan atau memakai tiada hak NPWP atau Pengukuhan PKP seperti disebut pada ayat (1) huruf b, atau mengemukakan SPT serta/atau info yang berisi tak benar atau tak komplit, seperti disebut pada ayat (1) huruf d, dalam rencana mengajukan permintaan restitusi atau lakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, maka dapat di pidana penjara paling singkat 6 (enam) bln. serta paling lama 2 (dua) th. serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan serta/atau kompensasi atau pengkreditan yang dikerjakan serta paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan serta/atau kompensasi atau pengkreditan yang dikerjakan.

Ketetapan dlm Pasal 39 UU KUP ini berlaku juga untuk wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yg menyuruh lakukan, yg ikut serta lakukan, yg mengan jurkan, atau yg menolong lakukan tindak pidana pajak (Pasal 43 {1} UU KUP).