Struktur Pemerintahan Indonesia: Urutan Tearatas dan Terbawah

Posted on

Judul : Struktur Pemerintahan Indonesia: Urutan Tearatas dan Terbawah
Deskripsi : Struktur Pemerintahan Indonesia menganut bentuk Republik dan sistem Presidential. Dengan pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Keywords : Struktur Pemerintahan Indonesia
LSI : sistem pemerintahan Negara Indonesia, struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945

Struktur Pemerintahan Indonesia: Urutan Tearatas dan Terbawah
Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dan kemudian hal yang paling berpengaruh dalam birokrasi Indonesia, tentu saja struktur Pemerintahan Indonesia. Struktur pemerintahan ini akan mempengaruhi terbentuknya serangkaian institusi politik untuk menjalankan lajunya pemerintahan sebuah Negara. Dengan demikian, dengan bentuk pemerintahan republik, pemerintahan Indonesia dikepalai oleh presiden dibantu dengan menteri-menteri yang tergabung dalam satu kesatuan kabinet. Para menteri ini nantinya akan memimpin departemen tertentu. Dengan sistem dan bentuk pemerintahan seperti yang disebutkan di atas, presiden tidak bertanggung jawab terhadap parlemen, namun para menteri bertanggung jawab terhadap presiden secara langsung.
Pada dasarnya, sistem Pemerintahan Negara Indonesia terbagi menjadi pemerintahan pusat dan daerah. Hal tersebut tentu mempengaruhi bagaimana struktur Pemerintahan Indonesia. Pemerintahan pusat adalah pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan suatu sistem untuk menjalankan suatu Negara secara keseluruhan. Dengan demikian, kewenangan pemerintah pusat mencakup kebijakan dalam dan luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, peradilan, moneter dan fiskal, keagamaan, perekonomian Negara, serta kewenangan lainnya seperti perencanaan dan pembangunan nasional dalam skala makro. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk tingkat daerah yang menjadi penghubung pemerintah pusat dengan masyarakat.
Struktur Pemerintahan Indonesia yang Berada di Urutan Tearatas
Dengan terbaginya sistem pemerintahan Indonesia, struktur Pemerintahan Indonesia pun menjadi lebih jelas. Tentu saja yang berada di urutan atas merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun demikian, MPR memiliki kewenangan yang didasarkan dari UUD 1945. Tentu saja, hal ini sama saja dengan struktur Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. MPR merupakan badan legislatif yang membawahi BPK, DPR, presiden, DPA, dan Mahkamah Agung. Dengan penjelasan bahwa MPR dibantu BPK, DPR, DPA dan mahkamah agung untuk mengawasi presiden dan jalannya pemerintahan.
Struktur Pemerintahan Indonesia yang Berada di Urutan Terbawah
Dari struktur Pemerintahan Indonesia yang berada di pusat, urutan struktur yang berada terbawah adalah pemerintahan tingkat II kabupaten atau kota dengan kepala daerah Bupati atau walikota. Dalam kinerjanya, Bupati akan diawasi oleh DPRD tingkat II. Bupati juga masih membawahi tingkat pemerintahan kecamatan dan kelurahan atau desa. Lebih jauh lagi, kecamatan merupakan daerah administratif di bawah kabupaten yang dipimpin oleh camat. Dalam hal pemerintahan di kecamatan, camat memiliki wilayah kerja sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota sesuai dengan PP no.19 th. 2008.
Singkatnya, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidential. Selain itu, Indonesia juga mempunyai bentuk pemerintahan republik. Dengan demikian, Indonesia memiliki kepala Negara dan pemerintahan adalah presiden. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh para menteri dan lembaga-lembaga pembantu pemerintahan yang lain. Sistem pemerintahannya juga terbagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dengan begitu, pemerintahan pusat secara spesifiknya adalah MPR berada di urutan teratas dan pemerintahan daerah khususnya kabupaten atau kota berada di urutan terbawah dalam struktur Pemerintahan Indonesia.