Keadilan Hukum Di Indonesia

Posted on

Keadilah hukum mesti ditegakkan oleh penegak hukum di Indonesia untuk berikan rasa keadilan untuk orang-orang. Karena, waktu ini kerap didapati penegakan hukum yang lebih memprioritaskan kepastian hukum.

“Negara mesti merubah politik hukum. Tegakkan keadilan, kepastian, baru manfaat. Namun saat ini kebalik, kepastian dahulu baru keadilan. Jadinya orang-orang tak memperoleh keadilan sesungguhnya, ” ungkap advokat Solo, Muhammad Taufiq pada wartawan.

Ia juga mengungkap, sampai kini penegak hukum di Indonesia banyak yang tetap berpedoman memahami postivistik, yang lebih memprioritaskan kepastian hukum dibanding keadilan. Hal semacam itu beresiko pada banyak bermunculan masalah yang melukiskan keadilan substansial sudah terpisah dari hukum, seperti : masalah pencurian satu buah semangka, masalah pencurian kapuk randu, masalah penebangan dua batang bambu di Magelang, masalah Lanjar Sriyanto, masalah pencurian sandal jepit, dsb. Kasus-kasus itu adalah masalah mudah yg tidak berpihak pada keadilan orang-orang.

“Dari kasus-kasus itu lalu timbul solidaritas orang-orang untuk menghimpun sandal jepit yang masalah sandal jepit, semangka untuk masalah semangka, bambu untuk masalah pencurian batang bambu. Lantaran keadilan tak ditegakkan, masalah seperti itu dihukum dengan (kurungan) berapakah bln., th.. Bagaimana dengan yang masalah anak Hatta Rajasa, anaknya Ahmad Dhani. Ingin mengambil keputusan anak Ahmad Dhani jadi tersangka saja sulit sekali. Nah apakah ini keadilan betul-betul ditegakkan? Pada akhirnya timbul ketidakpuasan orang-orang pada penegakan hukum lantaran untuk masalah seperti itu dijatuhi hukuman yg tidak seperti tentunya, ” katanya.

Taufiq mengharapkan, penegakan keadilan bakal lebih cocok dengan tekad orang-orang, bukan hanya yang tercatat di undang-undang. Ia juga menggarisbawahi persoalan sistem perekrutan serta kurikulum pendidikan penegak hukum. Karena, hal itu mensupport profesionalisme dari beberapa penegak hukum. Ia lihat bahwasanya sistem perekrutan penegak hukum, seperti hakim, polisi, serta jaksa tetap seperti job seeker. Mengakibatkan, orang menentukan profesi penegak hukum dengan argumen mencari kerja “lowongan pekerjaan” , bukan hanya lantaran kesadaran moral untuk menegakkan keadilan orang-orang. “Rekruitmen profesi hukum tetap seperti lowongan kerja. Jadi mesti didorong supaya hakim, polisi, jaksa mengubah mindset supaya terwujud keadilan substansial, ” katanya.

Pentingnya penegakan keadilan hukum itu dibicarakan dalam disertasinya Jenis Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial. Disertasi itu disusun dalam rencana Promosi Doktor pada Program Pascasarjana Kampus Sebelas Maret (UNS). Ia mengharapkan penelitiannya berguna dalam penegakan hukum pidana yang berkeadilan substansial.