Sanksi Hukum Pelanggaran Praktik Outsourcing

Posted on

Terdapat banyak materi muatan yang diatur dalam Pasal 66 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang penyerahan beberapa pekerjaan pada perusahaan lain melewati penyediaan layanan pekerja/buruh atau dalam praktek umum dimaksud outsourcing.

Pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan umpamanya yang mengatur bahwasanya outsourcing cuma bisa dikerjakan untuk aktivitas layanan penunjang atau aktivitas yg tidak terkait langsug dengan sistem produksi.

Sedang yang disebut aktivitas layanan penunjang atau aktivitas yg tidak terkait langsungdengan sistem produksi yaitu aktivitas yang terkait diluar usaha pokok (core business) satu perusahaan. Aktivitas itu diantaranya : usaha service kebersihan (cleaning service), usahapenyediaan makanan untuk pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman (security/ unit pengamanan), usaha layanan penunjang di pertambangan serta perminyakan, dan usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. Tentang beberapa jenis aktivitas layanan penunjang ini dapat diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Nomer 19 Th. 2012 perihal Syarat-Syarat Penyerahan Beberapa Proses Pekerjaan Pada Perusahaan Lain (“Permenaker 19/2012”).

Materi muatan lain yang dikandung dalam Pasal 66 UU Ketenagakerjaan yaitu kriteria yang perlu dipenuhi oleh perusahaan outsourcing. Ini diatur dalam Pasal 66 ayat (2) serta ayat (3), yakni :

ada jalinan kerja pada pekerja/buruh serta perusahaan penyedia layanan pekerja/buruh ;
jalinan kerja sebagaimana disebut pada huruf a dituangkan dengan cara tercatat serta di tandatangani ke-2 pihak dalam kesepakatan kerja untuk saat spesifik serta/atau kesepakatan kerja saat tak spesifik ;
perlindungan gaji serta kesejahteraan, kriteria kerja, dan perselisihan yang timbul jadi tanggung jawab perusahaan penyedia layanan pekerja/buruh ; dan
kesepakatan hubungan kerja pada perusahaan pemakai layanan pekerja/buruh serta perusahaan penyedia layanan pekerja/buruh di buat dengan cara tercatat.
Penyedia layanan pekerja/buruh adalah wujud usaha yang berbadan hukum serta mempunyai izin dari lembaga yang bertanggungjawab di bagian ketenagakerjaan.

Selanjutnya persyaratan-persyaratan tersebut di atas diatur lebih rinci serta tehnis lagi di Permenaker 19/2012. Semisal keharusan mendaftarkan kesepakatan pada perusahaan penyedia pekerja outsourcing dengan perusahaan pemakai pekerja outsourcing ke lembaga ketenagakerjaan setempat.

Lalu juga ada kriteria keharusan untuk perusahaan penyedia pekerja outsourcing seperti mesti berbadan hukum Perseroan Terbatas, mempunyai izin usaha, izin operasional serta nomer pokok harus pajak. Diluar itu, perusahaan penyedia pekerja outsourcing juga mesti mendaftarkan kesepakatan kerja pekerja outsourcing-nya di lembaga ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Sedang tentang apa sanksi hukum untuk perusahaan yang tidak mematuhi ketetapan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Anda bisa mengacu pada Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwasanya jika ketetapan dalam Pasal 66 ayat (1) serta ayat (2) UU Ketenagakerjaan tak terpenuhi, dalam makna pekerja/buruh dari perusahaan penyedia layanan pekerja/buruh dipakai oleh pemberi kerja untuk melakukan aktivitas pokok atau aktivitas yang terkait segera dengan sistem produksi, maka untuk hukum status jalinan kerja pada pekerja/buruh serta perusahaan penyedia layanan pekerja/buruh berpindah jadi jalinan kerja pada pekerja/buruh serta perusahaan pemberi pekerjaan.

Diluar itu, menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Nomer SE. 04/MEN/VIII/2013 untuk dasar pelaksana dari Permenaker 19/2012 ada juga sanksi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia pekerja outsourcing. Yakni untuk perusahaan outsourcing yg tidak mendaftarkan kesepakatan hubungan kerja dengan perusahaan pemakai outsourcing. Juga pada perusahaan outsourcing yg tidak mencatatkan kesepakatan kerja pekerja outsourcing-nya.

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, tak ada sanksi pidana dengan cara khusus untuk perusahaan penyedia layanan pekerja/buruh ataupun perusahaan pemberi kerja yang tidak mematuhi praktek outsourcing sesuai sama Pasal 66 UU Ketenagakerjaan. Tetapi yang ada hanya pencabutan izin operasional perusahaan penyedia pekerja outsourcing serta pergantian status jalinan kerja pekerja outsourcing.

Demikianlah Artikel perihal outsourcing, semoga berguna.

Basic hukum :

1. Undang-Undang No. 13 Th. 2003 perihal Ketenagakerjaan

2. Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Nomer 19 Th. 2012 perihal Syarat-Syarat Penyerahan Beberapa Proses Pekerjaan Pada Perusahaan Lain

3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Nomer SE. 04/MEN/VIII/2013 perihal Dasar Proses Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Nomer 19 Th. 2012 perihal Syarat-Syarat Penyerahan Beberapa Proses Pekerjaan Pada Perusahaan Lain.